Jakarta – Pemimpin daerah yang masih menjabat lalu mencalonkan diri di Pilkada DKI Jakarta tidak salah secara aturan. Namun, ada keterikatan moral dengan para pemilihnya yang harus diselesaikan.
Wali Kota Surakarta Joko Widodo dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin menjadi dua kepala daerah yang cukup disorot saat ini. Sebab keduanya maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta, meski masa tugasnya di
daerah masing-masing belum kelar. Keduanya pun terancam mundur ditengah jalan bila terpilih nanti.
“Kalau dia dikembalikan pada regulasi aturan, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpolitik, jadi nggak ada larangan,” kata juru bicara Kemendagri Reydonnizar Moenok kepada detikcom , Selasa (21/3/2012).
“Tapi ke depan kita harus memaknai apa makna pemilihan kepala daerah, karena memiliki keterikatan kepada konstituen. Apakah harus menyelesaikan tugasnya dulu, ini harus didiskusikan karena menyangkut moral,” sambungnya.
Karena itu, dalam revisi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pihaknya akan mengusulkan sejumlah pasal yang mengatur soal pemilihan kepala daerah. Terutama menyangkut kepala daerah yang masih menjabat kemudian mencalonkan diri di daerah lain.
Selain itu, masalah izin cuti pun bakal dibahas. Kemungkinan besar, kepala daerah yang akan maju di daerah lain wajib mengundurkan diri terlebih dulu sebelum mendaftar Pilkada.
“Dalam revisi UU 32 tahun 2004 ke depan, kita mensyaratkan kalau maju jadi kepala daerah, harus mengundurkan diri. Sekarang kan dia bisa cuti,” ungkapnya. (detik.com)
====
Membaca berita di atas, mungkin inilah satu nilai negatif yang harus jadi perhatian. Ketika seorang pemimpin yang masih memegang jabatan seharusnya tidak meninggalkan rakyatnya, sekalipun dalam aturannya itu diperkenankan. Ini hanya terkait moral, karena ketika dilantik menjadi pemimpin daerah mereka mengucapkan janji sumpah. Kecuali dalam situasi dan keadaan yang sangat memaksa.
